[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0b484fb-a64c-4f60-bb2d-4f7e7a386e72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-06-14","effective_date","2021-06-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 8, BN.2021/No.682, peraturan.go.id: 15 hlm.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 ini ditetapkan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perizinan berusaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran perizinan berusaha, yang meliputi peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif, dan pencabutan perizinan berusaha. Pengawasan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta administrator kawasan ekonomi khusus dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa.

","transitional_provisions","sanctions","

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Sanksi administratif berupa peringatan dapat diberikan hingga tiga kali sebelum dikenakan sanksi lebih berat.
Denda administratif dikenakan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelanggaran, dengan persentase tertentu dari penghasilan neto tahun sebelumnya.

","revokes",[],"revoked_by",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Peraturan Bekraf No. 7 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334018/peraturan-bekraf-no-7-tahun-2025","df185198-54e2-48f9-ac42-16c6b93e581b",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"Permenpar No. 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331639/permenpar-no-6-tahun-2025","51fd3b93-41d7-4f28-aa96-913f93bdecd5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 682, 2021

MOCEF - Tourism and Creative Economy. Risk-Based Business Licensing. Administrative Sanctions.

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 8 OF 2021

CONCERNING

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR RISK-BASED BUSINESS LICENSING
IN THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0b484fb-a64c-4f60-bb2d-4f7e7a386e72","actionData","errors"]