[{"_1":2,"_151":-5,"_152":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf154aac-5f9a-4874-8359-886e55f3d576","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_147":148,"_149":150},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_145":146},"title","Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009","number","28","year","2009","published_date","2009-09-15","effective_date","2010-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-daerah-retribusi
2009
Undang-undang (UU) NO. 28, LN. 2009/ No. 130, TLN NO. 5049, LL SETNEG : 91 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n ahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;\r\nbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;\r\nbahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;\r\nbahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;\r\nbahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PAJAK\r\n3. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI\r\n4. PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR\r\nDALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK\r\n5. PEMUNGUTAN PAJAK\r\n6. RETRIBUSI\r\n7. PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR\r\nDALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI\r\n8. PENGAWASAN DAN PEMBATALAN\r\nPERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI\r\n9. PEMUNGUTAN RETRIBUSI\r\n10. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\n11. KEDALUWARSA PENAGIHAN\r\n12. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\r\n13. INSENTIF PEMUNGUTAN\r\n14. KETENTUAN KHUSUS\r\n15. PENYIDIKAN\r\n16. KETENTUAN PIDANA\r\n17. KETENTUAN PERALIHAN\r\n18. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010. \n Mencabut\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048). Dan dinyatakan tidak berlaku. \n Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:\r\n\r\n kereta api;\r\n Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;\r\n Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan\r\n objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nDikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:\r\n\r\n pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan\r\n pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.\r\nBesarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.\r\nTarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nPenyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\npenyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\npenyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\npenggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\npengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\npenyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\npengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.\r\nBesarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.\r\nTarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nkegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nNilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nNilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nsewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.\r\nObjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.\r\nObjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.\r\nRincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.\r\n Retribusi Jasa Umum:\r\n Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;\r\n jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;\r\n jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;\r\n jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;\r\n Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;\r\n Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan\r\n pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.\r\n Retribusi Jasa Usaha:\r\n Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan\r\n jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.\r\n Retribusi Perizinan Tertentu:\r\n perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;\r\n perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan\r\n biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;\r\n\r\nditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nPenetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nTata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKetentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nTata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nTata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.\r\nTata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 124 \n \n

","regulatory_relationship","Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan kebijakan otonomi daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Jenis Pajak:\n * Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.\n * Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.\n2. Objek dan Subjek Pajak: Ditetapkan untuk masing-masing jenis pajak.\n3. Dasar Pengenaan Pajak: Ditetapkan untuk masing-masing jenis pajak, seperti Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.\n4. Tarif Pajak: Ditetapkan batas tertinggi untuk masing-masing jenis pajak.\n5. Tata Cara Pemungutan: Diatur mengenai pembayaran, penagihan, keberatan, dan banding.\n6. Retribusi Daerah: Mengatur objek retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu), jenis retribusi, dan tata cara penghitungan retribusi.","transitional_provisions","1. Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku untuk jangka waktu tertentu sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45950/uu-no-18-tahun-1997","1cde40e1-17f2-446f-b6c0-b519f8d50c76","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022","6e20b62b-3138-4d04-9fbe-a3b5335182ab","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113,117],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014","c61fed3b-4507-4ee2-9287-f6065133b69e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[131,137,141],{"_132":133,"_96":134,"_135":136},"nomor_putusan","80/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/144/PULB_MK_80PUUXV2017_2017.PDF","teks","Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55\r\nayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.\r\n3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta\r\nPasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai\r\ndengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;\r\n4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu\r\npaling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049) khususnya berkenaan dengan\r\npengenaan pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri\r\nmaupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh\r\npemerintah (PT PLN) sejak putusan ini diucapkan",{"_132":138,"_96":139,"_135":140},"15/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/3/15_PUU-XV_2017.pdf","Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa \"termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen,\" Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa \"termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar,\" Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_132":142,"_96":143,"_135":144},"46/PUU-XII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/47/46_PUU-XII_2014.pdf","Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2009
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a rule of law state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, aiming to realize a safe, orderly, prosperous, and just national life;
that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and Regional Government, the implementation of regional government is carried out by granting the widest possible authority, accompanied by the granting of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf154aac-5f9a-4874-8359-886e55f3d576","actionData","errors"]