[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be6b915b-8b26-4635-9a14-f3800924242f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Majalengka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-08-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Majalengka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah-Perizinan, Pelayanan Publik
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2011/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan \r\nyang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 \r\ntentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun \r\n2000 Nomor 21, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan \r\nPertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun \r\n2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka \r\nTahun 2001 Nomor 18, Seri B) telah berusia lebih dari 3 Tahun maka \r\nberdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 \r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan \r\npeninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah \r\ndimaksud;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a \r\ndan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan \r\nIzin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten \r\nMajalengka. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 \n Terdiri dari 53 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, angkutan dalam trayek, ketentuan perizinan, angkutan orang dengan mobil barang, retribusi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan sanksi, penyidikan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2011. \n Mengatur mengenai penyelenggaraan izin angkutan orang dalam trayek dan retribusi izin trayek di kabupaten majalengka \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 21, Seri B)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 18, Seri B)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka ini mengatur tentang penyelenggaraan izin angkutan orang dalam trayek dan retribusi izin trayek di Kabupaten Majalengka. Latar belakangnya adalah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peninjauan kembali tarif retribusi izin trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan angkutan umum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Wilayah Pengoperasian**: Kegiatan angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek yang ditetapkan oleh Bupati.\n2. **Jenis Izin Trayek**: Izin trayek terdiri dari izin trayek baru dan izin trayek perubahan atau perpanjangan masa berlaku.\n3. **Kewajiban Perusahaan Angkutan**: Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin trayek memiliki kewajiban untuk mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, memastikan awak kendaraan memenuhi persyaratan, melaporkan perubahan pemilikan perusahaan, meminta pengesahan jika akan mengalihkan izin trayek, melaporkan kegiatan operasional bulanan, dan melayani trayek sesuai izin yang diberikan.\n4. **Kartu Pengawasan**: Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek diberikan kartu pengawasan yang merupakan turunan dari keputusan izin trayek.\n5. **Izin Trayek Insidentil**: Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraannya yang menyimpang dari izin trayek.\n6. **Retribusi Izin Trayek**: Diatur mengenai nama, objek, subjek, golongan, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, dan insentif pemungutan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin trayek, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Izin Trayek yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan penumpang umum dan tidak memiliki izin trayek dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasal 1 angka 28 sampai dengan angka 32, Pasal 22 sampai dengan Pasal 42, Pasal 45, dan Pasal 47","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278349/perda-kab-majalengka-no-7-tahun-2023","a16afff8-61e4-4064-a179-e9ed9505fba1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PERDA Kab. Majalengka No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Majalengka","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203492/perda-kab-majalengka-no-6-tahun-2016","5b77bcd3-a8bc-4105-ae00-6e55735f259f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF MAJALENGKA REGENCY

COPY

NUMBER : 5
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION OF SCHEDULED PASSENGER TRANSPORT PERMITS AND
ROUTE PERMIT RETRIBUTION IN MAJALENGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, all provisions relating to regional taxes and retribution need to be adjusted;
that Regional Regulation of Majalengka Regency Number 21 of 2000 concerning Route Permits (Regional Gazette of Majalengka Regency Year 2000 Number 21, Series B) as amended by Regional Regulation of Majalengka Regency Number 18 of 2001 concerning the First Amendment to Regional Regulation of Majalengka Regency Number 21 of 2000 concerning Route Permits (Regional Gazette of Majalengka Regency Year 2001 Number 18, Series B) has been more than 3

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be6b915b-8b26-4635-9a14-f3800924242f","actionData","errors"]