[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be1ca81a-9ee8-41af-826b-1a36c042fa83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-04-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","01976ebc-ffb4-4aeb-bda1-dde0c512a7d0","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Perka LKPP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 8, jdih.lkpp.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2010 - 2014","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk periode 2015-2019, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. LKPP bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana strategis ini menjadi acuan bagi seluruh satuan organisasi di LKPP, dengan target dan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan akan dituangkan dalam Rencana Kerja LKPP setiap tahunnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Perka LKPP No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157562/perka-lkpp-no-6-tahun-2014","ad658a76-b5de-4752-8930-007c42ce23f3","revoked_by",[99],{"_92":100,"_94":101,"_36":102},"Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157555/peraturan-lkpp-no-12-tahun-2020","f013eacc-c5a4-4f60-be23-56f9abb61394","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_92":112,"_94":113,"_36":114},"Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157565/peraturan-lkpp-no-10-tahun-2019","314df4fc-4196-49e9-86df-cecd62f255bf","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
NUMBER 8 OF 2015
TENTANG
STRATEGIC PLAN
GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
YEAR 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION,

Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019;
Mengingat :	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Peraturan Presiden Nomor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be1ca81a-9ee8-41af-826b-1a36c042fa83","actionData","errors"]