[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be1b6f66-7aeb-4931-ae9d-051333433ea7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2015","number","55","year","2015","published_date","2015-08-03","effective_date","2015-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN. 2015 No. 179, TLN No. 5724, LL SETNEG : 26 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan ini mencakup penambahan definisi Dana Jaminan Sosial Pensiun dan penyesuaian ketentuan terkait pengelolaan dan pengembangan aset jaminan sosial. Peraturan ini juga mengatur persentase dana operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta kriteria dan batasan investasi yang dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, peraturan ini memberikan ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan perumahan bagi pekerja dan pembelian surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","1. Dalam hal penyesuaian investasi berupa penyertaan langsung yang berasal dari pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) belum dapat diselesaikan, BPJS Ketenagakerjaan wajib menjual penyertaan langsung tersebut dengan harga paling sedikit sama dengan harga perolehan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Hari Tua ditetapkan paling tinggi 2% dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua. 3. Peraturan pelaksanaan yang telah ada untuk besaran persentase Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Hari Tua tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5436/pp-no-99-tahun-2013","7c7b22b6-0df8-4a69-905d-3666f7418dc3","amended_by",[109],{"_102":110,"_104":111,"_36":112},"PP No. 27 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/351383/pp-no-27-tahun-2026","a8ea1a36-f7a8-48e5-bcf7-4e5b73c2563c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 55 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 99 OF 2013
CONCERNING THE MANAGEMENT OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve the welfare services for employment social security participants carried out by BPJS Ketenagakerjaan, it is necessary to amend Government Regulation Number 99 of 2013 concerning the Management of Employment Social Security Assets;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Amendments to Government Regulation Number 99 of 2013 concerning the Management of Employment Social Security Assets;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be1b6f66-7aeb-4931-ae9d-051333433ea7","actionData","errors"]