Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1991

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)

Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan untuk menampung perkembangan perekonomian nasional dan dunia usaha. Perubahan tersebut meliputi:

1. Perubahan Pasal 4:
   • Memperluas definisi penghasilan yang dikenakan pajak, termasuk penggantian atau imbalan pekerjaan, hadiah undian, dan penghargaan.
   • Memperjelas perlakuan pajak atas imbalan natura dan/atau kenikmatan, dengan pengecualian untuk daerah terpencil.
   • Menegaskan perlakuan dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN/BUMD.
   • Menambahkan ketentuan mengenai penghasilan perusahaan Reksa Dana dan Modal Ventura.
2. Perubahan Pasal 6:
   • Memperluas cakupan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk biaya terkait pekerjaan atau jasa, imbalan natura di daerah terpencil, dan biaya lainnya.
3. Perubahan Pasal 9:
   • Memperjelas bahwa imbalan natura tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali di daerah terpencil.
4. Perubahan Pasal 11:
   • Memberikan insentif penyusutan bagi Wajib Pajak yang berinvestasi di daerah terpencil.
5. Perubahan Pasal 13:
   • Memungkinkan perusahaan penanaman modal asing menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dalam pembukuan dengan izin Menteri Keuangan.
6. Perubahan Pasal 23:
   • Menetapkan tarif pemotongan pajak atas dividen, bunga, sewa, royalti, dan imbalan jasa teknik/manajemen.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk:

1. Menampung perkembangan ekonomi dan dunia usaha.
2. Memberikan insentif perpajakan untuk investasi di daerah terpencil.
3. Mendorong perkembangan perusahaan Reksa Dana dan Modal Ventura.
4. Mempermudah penanaman modal asing.

(-)

(-)