[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcf3e7b3-873b-415c-8d40-b9479ae245eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020","number","08","year","2020","published_date","2020-02-05","effective_date","2020-02-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 08, BN.2020/No.107, peraturan.go.id : 37 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam pengurusan dan penyelesaian Perizinan Berusaha di bidang perdagangan. Peraturan ini mengatur jenis Perizinan Berusaha (Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional) yang dipetakan berdasarkan KBLI, serta pemohon Perizinan Berusaha yang terdiri dari Pelaku Usaha perseorangan, non-perseorangan, dan kantor perwakilan.

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Perdagangan meliputi pendaftaran, penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, serta pengawasan. Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha. Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen. Pemenuhan Komitmen diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu tanpa pemenuhan komitmen, dengan persyaratan teknis, dengan persyaratan biaya, atau dengan persyaratan teknis dan biaya.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi pendaftaran, penerbitan izin, prosedur pemenuhan komitmen, dan pengawasan. DPMPTSP berkoordinasi dengan dinas terkait dalam memproses pemenuhan komitmen. Menteri atau Kepala melalui Unit Kerja melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha bidang perdagangan.

Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah, serta menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.

","transitional_provisions","1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional bidang perdagangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional untuk pengembangan usaha, pengajuan dan penerbitan perizinan dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.\n2. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah dimiliki dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.\n3. Dalam hal fasilitas penyampaian dokumen persyaratan pemenuhan Komitmen pada sistem OSS belum tersedia, penyampaian dilakukan secara langsung kepada SIPERDAG atau sistem di Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permendag No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128449/permendag-no-77-tahun-2018","595aed70-7826-41e4-ac28-165d803bb9fb","revoked_by",[107],{"_100":108,"_102":109,"_36":110},"Permendag No. 36 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/223723/permendag-no-36-tahun-2022","cb74e93c-1d44-4173-b3d4-f829a1765a91","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[119],{"_100":120,"_102":121,"_36":122},"Permendag No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160292/permendag-no-64-tahun-2020","276ffb35-d039-495d-b6c6-337e33025a1a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.107, 2020

MOMT. Integrated Electronic Business Licensing. Electronic. Service.

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 08 OF 2020
on
INTEGRATED ELECTRONIC BUSINESS LICENSING SERVICES
IN THE FIELD OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the President's directives in the Plenary Cabinet Meeting regarding the initial draft of the 2020 government work plan and the macro-economic framework and key fiscal policies, it is necessary to adjust the provisions of the Regulation of the Minister of Trade Number 77 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services in the Field of Trade;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcf3e7b3-873b-415c-8d40-b9479ae245eb","actionData","errors"]