[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcc1970a-b35a-44f7-863a-b179d098f49f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021","number","21","year","2021","published_date","2021-05-21","effective_date","2021-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perkeretaapian Khusus - perubahan
2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 21, BN 2021 (644) : 8 Halaman, jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 40 Tahun 2015; Permenhub No. PM 91 Tahun 2011; dan Permenhub No. PM 122 Tahun 2018. \n Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub Nomor 91 Tahun 2011. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. \n Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan penyelenggaraan perkeretaapian khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbarui regulasi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau oleh perusahaan afiliasi, meliputi kegiatan pertambangan, perkebunan, pertanian, pariwisata, bandar udara, industri, dan kepelabuhan. Persetujuan prinsip pembangunan diberikan sebelum izin pembangunan melalui OSS. Badan usaha harus memenuhi persyaratan izin usaha, peta lokasi, dan kajian kesesuaian. Persetujuan prinsip berlaku selama penyelenggaraan berlangsung. Izin pembangunan memerlukan dokumen persyaratan lengkap, termasuk analisis dampak lingkungan. Izin operasi memerlukan persyaratan kelaikan, sistem manajemen keselamatan, dan tenaga bersertifikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemegang izin pembangunan yang melanggar kewajiban dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin, atau denda administratif. 2. Pemegang izin operasi yang melanggar kewajiban dikenai sanksi administrasi serupa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Permenhub No. 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103893/permenhub-no-55-tahun-2014","d6aa36b2-4f2a-4c28-8698-84ec7fba0fc0",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"Permenhub No. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106506/permenhub-no-91-tahun-2011","305c7f27-93a8-48ad-a017-6a004471b551","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 21 OF 2021
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER PM 91 OF 2011 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
SPECIAL RAILWAYS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation
Number 33 of 2021 concerning the
Implementation of Railways, it is necessary
to make adjustments to the implementation of
special railways;
that Regulation of the Minister of Transportation Number PM 91
of 2011 concerning the Implementation of Special Railways,
as amended by Regulation of the
Minister of Transportation Number PM 55 of 2014 concerning
Amendments to the Regulation of the Minister of Transportation Number
PM 91 of 2011 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcc1970a-b35a-44f7-863a-b179d098f49f","actionData","errors"]