[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","baa6e3c9-ba30-4d6c-887f-770ca34824c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018","number","117","year","2018","published_date","2018-12-18","effective_date","2018-12-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 117, BN. 2018, No. 1674, jdih.kemenhub.go.id : 48Hlm
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dengan fokus pada aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan. Kebijakan ini mengatur berbagai jenis angkutan seperti taksi, angkutan tujuan tertentu, angkutan pariwisata, dan angkutan di kawasan tertentu. Perusahaan angkutan umum diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan dan memenuhi standar pelayanan minimal. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis dan administratif bagi kendaraan dan perusahaan angkutan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk pemesanan dan pembayaran. Selain itu, peraturan ini mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan angkutan.","transitional_provisions","1. Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin. 2. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Angkutan Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. 2. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi berupa surat peringatan. 3. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi berupa pembekuan izin paling singkat 3 bulan. 4. Pelanggaran berat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin paling singkat 6 bulan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenhub No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103148/permenhub-no-108-tahun-2017","2d9f7e96-0ae9-4fb9-ae7d-380fbf14a9d0","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284273/permenhub-no-25-tahun-2021","4ef283f5-2671-43cd-bd85-98e14c7154bc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[109],{"_94":110,"_96":103,"_36":104},"Permenhub No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan JalanMencabut Pasal 54","amends",[],"amended_by",[115],{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"Permenhub No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129470/permenhub-no-16-tahun-2019","2b634f63-b6a1-4b28-94ce-b6f119ba7d46","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 117 OF 2018
CONCERNING
ORGANIZATION OF UNSCHEDULED PASSENGER TRANSPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to provide legal certainty regarding aspects of safety, security, comfort, equality, affordability, and orderliness and to accommodate the development of community needs in the organization of public transport, and to implement the provisions of Article 46, Article 80 paragraph (2), Article 86 paragraph (3), Article 87 paragraph (5), Article 120 paragraph (5) and Article 122 of Government Regulation Number 74 of 2014 concerning Road Transport, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning the Organization of Unscheduled Passenger Transport;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=baa6e3c9-ba30-4d6c-887f-770ca34824c3","actionData","errors"]