Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474). Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dengan fokus pada aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan. Kebijakan ini mengatur berbagai jenis angkutan seperti taksi, angkutan tujuan tertentu, angkutan pariwisata, dan angkutan di kawasan tertentu. Perusahaan angkutan umum diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan dan memenuhi standar pelayanan minimal. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis dan administratif bagi kendaraan dan perusahaan angkutan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk pemesanan dan pembayaran. Selain itu, peraturan ini mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan angkutan.

1. Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin. 2. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Angkutan Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. 2. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi berupa surat peringatan. 3. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi berupa pembekuan izin paling singkat 3 bulan. 4. Pelanggaran berat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin paling singkat 6 bulan.