[{"_1":2,"_180":-5,"_181":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b91d4804-6488-4c84-bd1f-4ccfda36097e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_176":177,"_178":179},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_155":156,"_157":158,"_159":160,"_161":162,"_163":164,"_165":166,"_167":168,"_169":170,"_171":172,"_173":-5,"_174":175},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6fa64ff8-2d61-4fb8-bbc2-308bc8a51c11","Landasan Peraturan Perundangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCABUTAN PERDA
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2025 (7) : 14 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:	\n \n peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang \r\nharus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, \r\nmemberikan kepastian hukum, dan mendukung \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, \r\ndan akuntabel sesuai dengan asas-asas pembentukan \r\nperaturan perundang-undangan; sejumlah peraturan daerah Kabupaten Karawang \r\nsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kondisi \r\nsosial masyarakat, dan dinamika pembangunan, sehingga \r\nperlu dilakukan pencabutan guna mendukung \r\npenyederhanaan regulasi di daerah; berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 25 (dua puluh \r\nlima) peraturan daerah yang keberadaannya sudah tidak \r\nrelevan atau telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang baru, sehingga perlu dicabut untuk \r\nmewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas \r\npelaksanaan tugas pemerintahan daerah; perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Karawang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; \n Perda ini mengatur beberapa peraturan daerah yang statusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2000 \r\ntentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang \r\nPerubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun \r\n2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 7);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2000 \r\ntentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang \r\nTahun 2000 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan \r\nPertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang \r\nKepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun \r\n2004 Nomor 8);\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2000 \r\ntentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 7 \r\nSeri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas \r\nPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 9);\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2000 \r\ntentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 \r\nTahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor \r\n8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor \r\n10);\r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 \r\ntentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 \r\ntentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 9 \r\nTahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 11);\r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 \r\ntentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 \r\ntentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 \r\nTahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 12);\r\ng. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2000 \r\ntentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 \r\nTahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah \r\nNomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah \r\nDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 \r\nNomor 13);\r\nh. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000 \r\ntentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 \r\nTahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah \r\nNomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di \r\nDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 \r\nNomor 14);\r\ni. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2000 \r\ntentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 \r\ntentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 \r\nTahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 15);\r\nj. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2000 \r\ntentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 15 \r\nSeri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nNomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas \r\nPeraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, \r\nPenghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 16);\r\nk. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2002 \r\ntentang Retribusi Penerbitan Peta (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2002 Nomor 5);\r\nl. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2002 \r\ntentang Pajak Penggunaan Energi Listrik (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 8);\r\nm. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2002 \r\ntentang Bagi Hasil Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah \r\nKepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 11);\r\nn. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2002 \r\ntentang Biaya Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pungutan \r\nLainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 \r\nNomor 12);\r\no. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2002 \r\ntentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 13);\r\np. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2002 \r\ntentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 14);\r\nq. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2002 \r\ntentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar \r\nGudang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 \r\nNomor 16);\r\nr. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2002 \r\ntentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 17);\r\ns. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2003 \r\ntentang Izin Penyelenggaraan Bengkel Karoseri Bak Muatan dan \r\nCucian Umum Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 4);\r\nt. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2003 \r\ntentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengendalian \r\nPelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2003 Nomor 5);\r\nu. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2006 \r\ntentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang \r\nTahun 2006 Nomor 7);\r\nv. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 \r\ntentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 4);\r\nw. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemeintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nKabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang\r\nTahun 2008 Nomor 7);\r\nx. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013\r\ntentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang\r\nTahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 1);\r\ny. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019\r\ntentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai\r\nNegeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 5).\r\n\r\n\r\n\r\n \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 7);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 8);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 9);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 10);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 11);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 12);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 13);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 14);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 15);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 16);\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 5);\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 8);\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 11);\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Biaya Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pungutan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 12);\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 13);\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 14);\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 16);\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 17);\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel Karoseri Bak Muatan dan Cucian Umum Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 4);\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 5);\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor 7);\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 4);\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7);\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor1);\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2025 mencabut 25 peraturan daerah yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kondisi sosial masyarakat, dan dinamika pembangunan. Pencabutan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi di daerah dan mewujudkan kepastian hukum. Latar belakang pencabutan ini adalah adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Beberapa materi yang sebelumnya diatur dalam peraturan daerah yang dicabut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru atau peraturan bupati.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[95,101,105,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Karawang No. 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135137/perda-kab-karawang-no-5-tahun-2019","963dc209-d9e9-4355-9349-77ec35727fae",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PERDA Kab. Karawang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139146/perda-kab-karawang-no-1-tahun-2016","af00869a-d220-43e4-8e48-3edec12df32f",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"PERDA Kab. Karawang No. 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/162841/perda-kab-karawang-no-5-tahun-2013","a17760db-3e45-461c-bba5-f61a1051c9b7",{"_96":110,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7);",{"_96":112,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 4);",{"_96":114,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor 7);",{"_96":116,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 5);",{"_96":118,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel Karoseri Bak Muatan dan Cucian Umum Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 4);",{"_96":120,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 17);",{"_96":122,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 16);",{"_96":124,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 14);",{"_96":126,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 13);",{"_96":128,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Biaya Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pungutan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 12);",{"_96":130,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 11);",{"_96":132,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 8);",{"_96":134,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 5);",{"_96":136,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 16);",{"_96":138,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 15);",{"_96":140,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 14);",{"_96":142,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 13);",{"_96":144,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 12);",{"_96":146,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 11);",{"_96":148,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 10);",{"_96":150,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 9);",{"_96":152,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 8);",{"_96":154,"_98":90},"Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 7);","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2025
on
REVOCATION OF 25 (TWENTY FIVE) REGIONAL REGULATIONS
OF KARAWANG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that regional regulations are legal instruments that must be able to reflect the needs of the community, provide legal certainty, and support the implementation of efficient, effective, and accountable regional governance in accordance with the principles of forming laws and regulations;
that a number of regional regulations of Karawang Regency are no longer in accordance with legal developments, social conditions of the community, and development dynamics, so it is necessary to revoke them in order to support the simplification of regulations in the region;
that based on the results of the evaluation, there are 25

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b91d4804-6488-4c84-bd1f-4ccfda36097e","actionData","errors"]