[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4019bac-48f9-4d70-bdc6-fab380cd8a77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2010","number","23","year","2010","published_date","2010-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 23, LL SETKAB : 33 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan mengatur Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial

BNN memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan lembaga terkait lainnya, serta melakukan kerja sama internasional. Selain itu, BNN bertanggung jawab dalam pengembangan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi BNN terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, beberapa Deputi, Inspektorat Utama, dan instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

","transitional_provisions","1. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.\n2. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah Pejabat dan Pegawai BNN.\n3. Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang belum selesai tetap dapat dijalankan sampai selesai.\n4. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional dinyatakan sebagai aset BNN.\n5. Seluruh jabatan beserta pejabat di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai diatur kembali.\n6. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota dapat memilih status tetap sebagai Pejabat dan Pegawai BNN atau kembali kepada instansi induknya dalam jangka waktu 6 bulan.\n7. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pelaksana Harian BNN beralih kepada BNN dalam jangka waktu 6 bulan.\n8. Unit Pelaksana Teknis BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diatur kembali.\n9. Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42136/perpres-no-83-tahun-2007","7aedca0e-7eb6-4a5b-aed0-17600b5c5247","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"PERPRES No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111891/perpres-no-47-tahun-2019","8e5f4a18-908a-48e9-9bff-b2f4d9787f8f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2010
CONCERNING
NATIONAL NARCOTICS BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 67 paragraph (3) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is deemed necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the National Narcotics Board;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 10, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3671);
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4019bac-48f9-4d70-bdc6-fab380cd8a77","actionData","errors"]