Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.02/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal

Juga dikenal sebagai: PMK 82/PMK.02/2016 · PMK No. 82/PMK.02/2016

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:18 Mei 2016Tanggal Penetapan:16 Mei 2016
Keuangan Negara & Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaTata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku18 Mei 2016
Tanggal Penetapan16 Mei 2016
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional layanan pos universal. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya layanan pos universal yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa dana bantuan operasional layanan pos universal dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P. Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Penyelenggara Pos, yang merupakan BUMN, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan dana kepada KPA. Tata cara pencairan dana mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan terkait. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan menyelenggarakan akuntansi serta pelaporan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

(-)

(-)