[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b27c354e-02fe-4b9d-ba5c-88dd496a1c92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 15 Tahun 2014","number","15","year","2014","published_date","2014-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara","place_of_enactment","Kefamenanu","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANK-PT-MODAL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kab, Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 14A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah; bahwa upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya; bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank NTT. \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2009. \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penyertaan Modal; IV. Bentuk Jumlah dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah; V. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; VI. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Pemeriksaan; IX. Hasil Usaha; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (PT Bank NTT). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat otonomi daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sumber pendapatan daerah.

Tujuan: Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui dividen dan hak-hak lainnya.

Ketentuan Substansial:

Penyertaan modal ditetapkan dalam bentuk uang.
Jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Rupiah) pada PT. Bank NTT cabang Kefamenanu.
Jangka waktu penyertaan modal adalah selama 5 (lima) tahun.
Pemerintah daerah dapat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal setelah mendapat persetujuan DPRD.
Penyertaan modal bertujuan membiayai kegiatan pengembangan usaha PT. Bank NTT.
Direksi PT. Bank NTT wajib menyusun rencana usaha untuk menjamin kepastian bagi pihak terkait.
Penyertaan modal harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Bank NTT, yang memuat identitas pihak, jenis dan nilai modal saham, bidang usaha, perbandingan modal, hak, kewajiban, dan sanksi.
Bupati menunjuk Tim untuk menelaah usulan penyertaan modal.
Pelaksanaan penyertaan modal dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
Setiap perubahan besaran penyertaan modal harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal jika PT. Bank NTT mengalami kerugian atau tidak memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut setelah mendapat persetujuan DPRD.
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank NTT Cabang Kefamenanu.
Pimpinan PT. Bank NTT Cabang Kefamenanu wajib melaporkan hasil realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati dan DPRD.
Bupati melalui Inspektorat Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penyaluran dana.
Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

","transitional_provisions","1. Semua penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sebagai penyertaan modal daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/96750/perda-kab-timor-tengah-utara-no-8-tahun-2017","a350ea6c-efdf-49f5-8de3-d654ddb3183d",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21088/perda-kab-timor-tengah-utara-no-3-tahun-2016","b54acd68-2812-4aa6-ba76-33c671ce44b0","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY
NUMBER 15 OF 2014
ABOUT
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANK NUSA
EAST NUSA TENGGARA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the growth and development of the regional economy in order to strengthen the implementation of regional autonomy and improve services to the community, it is necessary to increase sources of regional income;
that efforts to increase sources of regional income through regional capital participation in third parties are one means to obtain economic benefits, social benefits and/or other benefits;
that based on Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b27c354e-02fe-4b9d-ba5c-88dd496a1c92","actionData","errors"]