[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b278577d-55d1-41b3-855d-a4d12a348299","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","2023-01-17","effective_date","2023-01-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS - DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2023
Peraturan Menteri Pertanian NO. 12, BN 2023 (118): 27 Halaman, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian. \n Dasar Hukum Peraturan Kementan Adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No.117 Tahun 2022; Dan Peraturan Kementan No. 19 Tahun 2022. \n Permentan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas: a. BBVF PUSVETMA; b. BBPMSOH; c. BB-Vet; d. BBIB e. BBPTU-HPT Baturraden; f. BIB; g. BET; h. BPMSPH; i. BPMSP; j. B-Vet; k. BPTU-HPT; dan l. Loka Veteriner Jayapura. Perubahan\r\norganisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran File; 35 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kedudukan dan Tanggung Jawab:** Setiap UPT berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.\n2. **Tugas dan Fungsi:** Peraturan ini menetapkan tugas dan fungsi spesifik untuk setiap UPT, yang bervariasi tergantung pada jenis UPT. Contohnya, BBVF PUSVETMA bertugas melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi, dan peningkatan mutu obat hewan. BB-Vet bertugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner.\n3. **Susunan Organisasi:** Peraturan ini mengatur susunan organisasi setiap UPT, yang umumnya terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Beberapa UPT seperti BBVF PUSVETMA dan BBIB memiliki tambahan Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksaan Intern, dan Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.\n4. **Pola Pengelolaan Keuangan:** Beberapa UPT seperti BBVF PUSVETMA dan BIB menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).\n5. **Pembinaan Teknis:** Pembinaan teknis UPT dilaksanakan oleh direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.\n6. **Tata Kerja:** Kepala UPT harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020, masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permentan No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175743/permentan-no-43-tahun-2020","56d02d8c-1ada-443d-ac31-5d10a263ef7a","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permentan No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317534/permentan-no-9-tahun-2025","191baeea-21e4-4c9b-9389-2fb36387c8a3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[117],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"Permentan No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306820/permentan-no-7-tahun-2024","75866b77-825e-4084-a94d-522e8625f698","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS WITHIN THE SCOPE OF THE
DIRECTORATE GENERAL OF LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the improvement of effectiveness
of the implementation of duties and functions of technical
implementation units and the adjustment of duties and
functions of the Ministry of Agriculture, it is necessary to
adjust the duties and functions as well as the organization
and work procedures of technical implementation units in
the Ministry of Agriculture;
that based on Presidential Regulation Number 117
of 2022 concerning the Ministry of Agriculture and
Regulation of the Minister of Agriculture Number 19 of 2022
concerning the Organization

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b278577d-55d1-41b3-855d-a4d12a348299","actionData","errors"]