[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b149f84c-d3ab-49b0-83a2-1ec2ec68c607","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1975","number","3","year","1975","published_date","1975-08-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Partai Politik dan Golongan Karya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Partai Politik - Golongan Karya
1975
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1975/ No. 32, TLN NO. 3062, LL SETNEG : 9 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Partai Politik dan Golongan Karya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 1975. \n Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a. UU Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian; b. UU Nomor 13 Prps Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai; dan UU Nomor 25 Prps Tahun 1960 tentang Perobahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 149)\n2. Undang-undang Nomor 13 Prps Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 79)\n3. Undang-undang Nomor 25 Prps Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 139)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 bertujuan untuk menyederhanakan dan mendayagunakan kehidupan politik di Indonesia dengan mengelompokkan organisasi kekuatan sosial politik menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional, serta percepatan pembangunan. Undang-undang ini menetapkan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya harus memiliki kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Partai-partai ini wajib mencantumkan azas Pancasila dan tujuan nasional dalam anggaran dasar mereka. Selain itu, undang-undang ini mengatur fungsi, hak, dan kewajiban Partai Politik dan Golongan Karya, termasuk hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan kewajiban untuk memelihara persatuan bangsa dan stabilitas nasional. Keanggotaan partai diatur dengan persyaratan tertentu, dan keuangan partai dapat diperoleh dari iuran anggota, sumbangan, usaha lain yang sah, dan bantuan dari negara.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kepada Partai Politik dan Golongan Karya diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yang harus sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.","sanctions","1. Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 7 huruf a dan Pasal 12 Undang-Undang ini.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45270/uu-no-2-tahun-1999","94c29c91-7ade-4c1b-9fdc-a4416cb79b52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46921/uu-no-3-tahun-1985","fb076fe2-b338-4b82-a53a-75f90e4eb1a5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1975
CONCERNING
POLITICAL PARTIES AND FUNCTIONAL GROUPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in the context of simplifying and optimizing political life, the existing socio-political force organizations have grouped themselves into two Political Parties and one Functional Group, as stated in the Broad Outlines of State Policy;
that with the existence of these three socio-political force organizations, it is hoped that the Political Parties and Functional Group can truly guarantee the maintenance of national unity and integrity, national stability, and the implementation of accelerated development;
that in order for these positive realities to grow stronger and more stable, it is necessary to regulate the governance of these Political Parties and Functional Group, which simultaneously

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b149f84c-d3ab-49b0-83a2-1ec2ec68c607","actionData","errors"]