[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b134062c-5ac6-4492-9710-69af6d73c491","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-05-31","effective_date","2022-07-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ffdfb3a4-8332-47d9-bec0-7919eb9c21e2","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika","short_name","Permenkominfo","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Informatika","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 7, BN.2021/No.637, https://jdih.kominfo.go.id/: 9 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

Permenkominfo No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

","scope_and_parties","policy_content","

P1: Persyaratan melakukan suatu kegiatan

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat harus melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
Memastikan setiap proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja efektif dan efisien antar unsur organisasi.
Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan uraian tugas secara detail.

P2: Penambahan dalam peraturan ini

Peraturan baru ini menegaskan perlunya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi sekretariat.
Penerapan sistem pengendalian intern sebagai bagian dari tata kerja.
Menentukan struktur organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang lebih terperinci.

P3: Penghapusan dalam peraturan ini

Penghapusan jabatan yang tidak relevan mengikuti pengaturan sebelumnya.
Pembatasan dalam hal tumpang tindih fungsi antar organisasi.

P4: Perubahan dalam peraturan ini

Perubahan dalam susunan organisasi yang lebih proporsional dan akuntabel.
Struktur tanggung jawab yang lebih jelas antara Sekretaris dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

P5: Perubahan substansi kewenangan

Tingkat kewenangan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menjadi lebih besar dalam pengawasan dan pelaporan.
Fungsi verifikasi dan dokumentasi perizinan juga diperkuat.

P6: Penambahan substansi kewenangan

Penerapan fungsi-fungsi baru yang lebih spesifik dalam penyusunan produk hukum.

P9: Perubahan fungsi pengawasan

Penguatan fungsi pengawasan terhadap proses pemantauan dan pengaduan masyarakat.

P10: Penambahan fungsi pengawasan pada lembaga

Peningkatan fungsi pengawasan dalam hal sanksi dan penjatuhan sanksi administratif.

P12: Perubahan hak dan kewajiban

Hak untuk melakukan kolaborasi lebih intensif dengan pihak lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

","transitional_provisions","

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk dan diangkat jabatan baru.

","sanctions","

Tidak terdapat ketentuan sanksi administratif maupun sanksi pidana secara spesifik di dalam peraturan ini.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkominfo No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161670/permenkominfo-no-9-tahun-2013","7e2a35f4-cfdc-4fdc-beab-e6be8f422ff6","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permenkomdigi No. 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344574/permenkomdigi-no-5-tahun-2026","3a969ead-9de7-4435-aad1-a7c885cc9d14","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS

THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2022

CONCERNING

ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES

OF THE SECRETARIAT OF THE CENTRAL INDONESIA BROADCASTING COMMISSION

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b134062c-5ac6-4492-9710-69af6d73c491","actionData","errors"]