[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b022d55e-f237-46b4-ab4c-edcf48000941","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022","number","19","year","2022","published_date","2022-07-26","effective_date","2022-07-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 19, BN 2022/NO 725; PERATURAN.GO.ID: 12 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSKL dalam verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal, serta fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha, dan kemitraan lingkungan. BPSKL bertugas melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan lingkungan. Fungsi BPSKL meliputi fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial, penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, penyediaan data dan informasi, pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, serta penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan urusan administrasi. Struktur organisasi BPSKL terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Wilayah I, II, dan III, serta Kelompok Jabatan Fungsional.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPSKL tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210)","link","","revoked_by",[103,107],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permenhut No. 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322376/permenhut-no-7-tahun-2025","c24a97ca-be39-43d1-b915-d2a7786ee477",{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116],{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/253749/permen-lhk-no-3-tahun-2023","e3afa048-e587-4f34-85ca-d83cb82bdccd","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 19 OF 2022

CONCERNING

ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE CENTER FOR SOCIAL FORESTRY AND
ENVIRONMENTAL PARTNERSHIPS

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the increased effectiveness of the implementation of tasks and functions of the Technical Implementation Unit in the Directorate General of Social Forestry and Environmental Partnership, it is necessary to adjust the tasks and functions, as well as the organization and work procedures of the Center for Social Forestry and Environmental Partnerships;
that based on Presidential Regulation Number 92 of 2020 concerning the Ministry of Environment and Forestry and Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b022d55e-f237-46b4-ab4c-edcf48000941","actionData","errors"]