[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c24a97ca-be39-43d1-b915-d2a7786ee477","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-03-19","effective_date","2025-03-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OrganisasiTata-otk-kehutanan
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 7, BN Tahun 2025 Nomor 218
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perhutanan Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas\r\nteknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana\r\nteknis;\r\nc. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 39 Tahun 2008, Perpres No 175 Tahun 2024 dan Permenhut No 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jumlah, nama, lokasi kantor seksi dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Permen LHK No 19 Tahun 2022 dan Permen LHK No 3 Tahun 2023. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);\n2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial (Balai PS) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kehutanan. Balai PS bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal dan dipimpin oleh seorang kepala. Tugas utama Balai PS adalah melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal, serta fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha, dan kemitraan perhutanan sosial.

\n\n

Fungsi Balai PS meliputi fasilitasi dan verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, penataan areal kerja, transformasi persetujuan pengelolaan, identifikasi kearifan lokal dan masyarakat hukum adat, pemetaan konflik tenurial, penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, pendampingan, penetapan pendamping, pemantauan dan evaluasi pendampingan, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha, penyediaan data dan informasi pengendalian, pengawasan persetujuan pengelolaan, serta penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, administrasi SDM, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

\n\n

Balai PS terdiri dari tipe A dan tipe B dengan susunan organisasi yang berbeda. Balai PS tipe A memiliki Subbagian Tata Usaha, Seksi Wilayah I, II, dan III, serta jabatan fungsional dan pelaksana. Balai PS tipe B memiliki Subbagian Tata Usaha, Seksi Wilayah I dan II, serta jabatan fungsional dan pelaksana. Subbagian Tata Usaha bertugas dalam penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, administrasi SDM, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi. Seksi Wilayah bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, penataan areal kerja, transformasi persetujuan pengelolaan, identifikasi dan inventarisasi hutan hak, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen LHK No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235419/permen-lhk-no-19-tahun-2022","b022d55e-f237-46b4-ab4c-edcf48000941",{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE SOCIAL FORESTRY CENTER

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize an effective and efficient organization and
work procedures in order to improve the performance of
the implementation of the duties and functions of the Social Forestry Center,
it is necessary to structure the organization and work procedures of the
technical implementation unit of the Social Forestry Center;
that based on the provisions of Article 38 and Article 39 of
Presidential Regulation Number 175 of 2024 concerning the
Ministry of Forestry, to carry out technical
operational tasks and/or technical support tasks within
the Ministry of Forestry, the Minister of Forestry
is authorized to form and stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c24a97ca-be39-43d1-b915-d2a7786ee477","actionData","errors"]