[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b01ba0fb-b1b0-40c6-a774-d846a1017c53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2000","number","64","year","2000","published_date","2000-08-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 64, LN. 2000 No. 137, TLN No. 3993, LL SETNEG : 8 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan/atau Sumber Radiasi Lainnya","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dengan tujuan mengatur perizinan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban memperoleh izin dari Badan Pengawas bagi setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir, kecuali untuk aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah. Persyaratan umum untuk memperoleh izin meliputi kepemilikan izin usaha, fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan, petugas ahli, peralatan teknik dan keselamatan radiasi, serta prosedur kerja yang aman. Persyaratan khusus diberlakukan untuk pemanfaatan bahan nuklir dan instalasi dengan potensi dampak radiologi tinggi. Proses perizinan melibatkan pengajuan permohonan, penilaian oleh Badan Pengawas, dan penerbitan izin dalam jangka waktu tertentu. Izin dikenakan biaya yang diatur dalam peraturan tersendiri.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan/atau Sumber Radiasi Lainnya yang berhubungan dengan perizinan dan pemanfaatan tenaga nuklir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Badan Pengawas memberikan peringatan tertulis kepada pemegang izin yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah ini. 2. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, Badan Pengawas dapat membekukan izin selama 30 hari. 3. Apabila pemegang izin tetap tidak mengindahkan pembekuan izin, izin dapat dicabut oleh Badan Pengawas. 4. Badan Pengawas dapat langsung membekukan izin tanpa peringatan tertulis apabila pemegang izin tidak lagi memenuhi persyaratan yang menimbulkan bahaya radiasi.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 12 Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapalkapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/68571/pp-no-12-tahun-1972","263dbc05-4959-420c-8300-67192c3d93a4","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4842/pp-no-29-tahun-2008","0c354685-8bba-471e-92e1-bb2cb0ed6e1b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64 OF 2000
CONCERNING
LICENSING FOR THE UTILIZATION OF NUCLEAR ENERGY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy, it is deemed necessary to stipulate a Government Regulation regarding Licensing for the Utilization of Nuclear Energy;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Second Amendment to the 1945 Constitution;
Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 23, Supplement to the State Gazette Number 3676);
Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 68, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b01ba0fb-b1b0-40c6-a774-d846a1017c53","actionData","errors"]