[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aed6564a-2a0a-4538-b802-136911e03610","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_131":132},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001","number","21","year","2001","published_date","2001-11-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2001/ No. 135, TLN NO. 4151, LL SETNEG : 37 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan sosial yang dialami masyarakat Papua, serta untuk menghormati hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan penegakan hak asasi manusia di Papua. Provinsi Papua diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan tetap menghormati kesetaraan dan keragaman sosial budaya.","transitional_provisions","1. Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten, Walikota, Wakil Walikota, dan DPRD Kota di Wilayah Provinsi Papua yang telah diangkat sebelum Undang-undang ini disahkan, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.\n2. Semua kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap berlaku hingga ditetapkan lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.\n3. Gubernur dan DPRP untuk pertama kalinya menyusun syarat dan jumlah anggota serta tata cara pemilihan anggota MRP untuk diusulkan kepada Pemerintah sebagai bahan penyusunan Peraturan Pemerintah.\n4. Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usulan diterima.\n5. Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua berhak menerima dan mengelola sumber daya meliputi pembiayaan, personil, peralatan, termasuk dokumennya (P3D) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n6. Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini.\n7. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/172403/uu-no-2-tahun-2021","fba44dc9-4b7c-46b0-b9af-ce747b565569",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39700/uu-no-35-tahun-2008","01d25cd4-3466-4664-b1f5-7bb40ba7e7b7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[121,127],{"_122":123,"_104":124,"_125":126},"nomor_putusan","29/PUU-IX/2011","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/76/putusan_sidang_29%20PUU%202011-%20TELAH%20BACA.pdf","teks","Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang\r\nOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan",{"_122":128,"_104":129,"_125":130},"116/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/97/putusan_sidang_Perkara%20Nomor.%20116-PUU-VII-2009,%201%20Februari%202010.pdf","a. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang frasa ”berdasarkan peraturan perundangundangan”\r\nadalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal a quo diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus.” b. keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 20092014 sebanyak 56 (lima puluh enam) anggota sah menurut hukum, ditambah 11 (sebelas) anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana amar putusan ini dan berlaku hanya sekali (einmalig) untuk periode 2009-2014","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2001
CONCERNING
SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the ideals and objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia are to build an Indonesian society that is just, prosperous, and welfare-oriented based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that the Papuan people, as God's creation and part of civilized humanity, uphold Human Rights, religious values, democracy, law, and cultural values that live in customary law communities, and have the right to enjoy the benefits of development reasonably;
that the governmental system of the Unitary State of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution recognizes and respects regional government units that are special or privileged, which are regulated by law;
that the integration of the nation within the framework of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aed6564a-2a0a-4538-b802-136911e03610","actionData","errors"]