[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adfb05d5-c440-4766-92e9-0a2366ef83ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025","number","18","year","2025","published_date","2025-05-19","effective_date","2025-05-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan - Anggaran Dasar - Badan Hukum Perkumpulan
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 18, BN 2025 (373): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan pada badan hukum Perkumpulan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap tata cara permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Staatsblad 1870 Nomor 64; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan. Pengesahan Perkumpulan dilakukan Menteri. Pengesahan Perkumpulan tersebut harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan. Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan pada badan hukum Perkumpulan. Hal ini dilakukan dengan menata kembali tata cara permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pengesahan badan hukum perkumpulan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan. Pengesahan dilakukan oleh Menteri setelah pengajuan pemakaian nama perkumpulan. Nama perkumpulan harus memenuhi ketentuan tertentu dan diajukan secara elektronik. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan dimuat dalam akta notaris. Berakhirnya status badan hukum perkumpulan juga diatur, termasuk dokumen yang harus dilengkapi dan proses pengajuan secara elektronik.

","transitional_provisions","1. Permohonan pengesahan Perkumpulan dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019.\n2. Permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan yang belum menggunakan sistem elektronik tetap dapat diajukan secara nonelektronik sampai dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkumham No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133125/permenkumham-no-10-tahun-2019","7bc5f671-9ba1-49b2-89be-d88af8181efd",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133227/permenkumham-no-3-tahun-2016","831691f7-a0b3-43be-b0fa-297113e19835","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR RATIFICATION, APPROVAL OF
AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION, AND TERMINATION OF STATUS
LEGAL ENTITY OF ASSOCIATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve legal services and provide legal certainty to the public, as well as to realize orderly administration in the implementation of services to legal entities of Associations, it is necessary to reorganize the procedures for submitting applications for ratification, approval of amendments to the articles of association, and termination of the legal entity status of associations;
that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2016 concerning Procedures for Submitting Applications for Ratification of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adfb05d5-c440-4766-92e9-0a2366ef83ea","actionData","errors"]