[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad56768b-5372-46cd-9f2f-263209b44c71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-01-29","effective_date","2021-02-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 1, BN.2021/No.115, jdih.polkam.go.id : 86 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian Koordinator ini bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Fungsi kementerian meliputi koordinasi kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan isu, pengawalan program prioritas nasional, penyelesaian isu antar kementerian, pengelolaan barang milik negara, koordinasi tugas internal, pengawasan fungsi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Susunan organisasi terdiri dari Sekretariat Kementerian Koordinator, beberapa Deputi Bidang Koordinasi (Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan Negara, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesatuan Bangsa, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur), Staf Ahli, dan Inspektorat. Sekretariat Kementerian Koordinator memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi. Setiap Deputi memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya masing-masing. Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis sesuai bidangnya. Inspektorat bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian.","transitional_provisions","1. Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.\n2. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenko Polhukam No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169840/permenko-polhukam-no-4-tahun-2015","d71ae9bc-7873-4aa4-9793-5a11f2342538","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permenko Polkam No. 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/327246/permenko-polkam-no-6-tahun-2024","729b0a6c-4077-438b-a4da-d7aa59ffcf7f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE COORDINATING MINISTRY
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 47 letter b of Presidential Regulation Number 73 of 2020 concerning the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs concerning the Organization and Work Procedures of the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad56768b-5372-46cd-9f2f-263209b44c71","actionData","errors"]