[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a935af51-6560-4b54-ba2c-136505d714e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2016/02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penataan pembangunan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 dan telah diterbitan Perda Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberian izin mendirikan bangunan. Berdasarkan ketentuan Pasala 350 UU 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara mudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, situasi dan kondisi, serta dinamika masyarakat saat ini. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 27 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; PP No 79 Tahun 2013; PP No 27 Tahun 2014; PERPRES No 97 Tahun 2014; PERDA Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2009; PERDA Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010; PERDA Kota Depok No 13 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dimana pasal berikut mengalami perubahan : Pasal 15, 18, 33 ayat (4), diantara Pasal 79 dan 80 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 79A, 84 ayat (5), 86, 89 ayat (1) dan (2), 95, 97, 98 ayat (2), 104, 106, Ketentuan Paragraf 1 dan 2 bagian kedua pembangunan BAB V disisipkan 1 pasal yakni Pasal 116A Paragraf 1A, 117, 119, 125 ayat (2), 135, 159, 160 ayat (3) dan diantara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a), 161, 162, diantara Pasal 162 dan 163 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 162A, 163, 164, 165, diantara Pasal 165 dan 166 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 165A, 169, Pasal 170 diubah dan ditambah 1 huruf yakni huruf c dan terakhir Pasal 171. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2016. \n Persyaratan dan tata cara perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, situasi, kondisi, dan dinamika masyarakat terkini, serta untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. **Persyaratan Lahan:** Setiap pendirian bangunan wajib memiliki lahan dengan status kepemilikan yang jelas. Bangunan di atas tanah milik orang lain harus memiliki izin pemanfaatan tanah dengan perjanjian tertulis yang disahkan notaris.\n2. **IMB:** Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dimiliki sebelum pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana teknis dalam IMB.\n3. **Proteksi Kebakaran:** Bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib memiliki sistem proteksi kebakaran pasif dan/atau aktif.\n4. **Sertifikat IPTB:** Tata cara pemberian sertifikat IPTB kepada pelaku teknis bangunan gedung (perencana, pengawas, pemelihara, pengkaji teknis) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.\n5. **Persetujuan Prinsip:** Kegiatan pembangunan yang wajib memiliki Dokumen AMDAL harus memiliki Persetujuan Prinsip.\n6. **IPR:** Sebelum mengajukan IMB, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) terkait fungsi dan klasifikasi bangunan.\n7. **Izin Pemanfaatan Ruang:** Pemohon Izin Pemanfaatan Ruang wajib berbadan hukum untuk fungsi hunian tertentu. Pemanfaatan ruang untuk hunian lebih dari 5 bangunan, komersial, jasa, perkantoran, pendidikan, industri, dan/atau sarana ibadah wajib membuat Rencana Tapak (Siteplan).\n8. **Rekomendasi Teknis:** Rekomendasi teknis diperlukan untuk penanganan banjir, pemanfaatan air bersih, rekayasa lalu lintas, penempatan PJU, proteksi kebakaran, dan lainnya, kecuali untuk IMB rumah tinggal tunggal.\n9. **Rencana Tapak/Siteplan:** Kriteria rencana tapak diatur, termasuk ketentuan pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan.\n10. **Persyaratan Dokumen:** Persyaratan dokumen administratif dan teknis untuk permohonan rencana tapak/Siteplan diperjelas.\n11. **Persyaratan IMB:** Persyaratan administrasi dan teknis permohonan IMB diperinci.\n12. **Waktu Proses IMB:** Waktu pemrosesan IMB paling lambat 10 hari kerja.\n13. **IMB Berjangka:** IMB berjangka dapat diberikan untuk bangunan sementara seperti tower, pos jaga, kantor marketing, bedeng kerja proyek.\n14. **Penggalian dan Pengurugan Tanah:** Kegiatan penggalian dan pengurugan tanah wajib memperoleh izin.\n15. **Sertifikat Laik Fungsi (SLF):** Pemerintah Kota menerbitkan SLF untuk bangunan yang memenuhi persyaratan kelaikan fungsi. SLF berlaku 20 tahun untuk rumah tinggal tunggal/deret dan 5 tahun untuk bangunan lain.\n16. **Pembongkaran Bangunan:** Pemerintah Kota mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar.\n17. **Rumah Tinggal Susun:** Pembangunan Rumah Tinggal Susun dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak dengan luas lahan minimal 4.000 meter persegi.\n18. **Pengawasan dan Pengendalian:** Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Walikota melalui OPD terkait.\n\nSelain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan bangunan dan penyelenggaraan bangunan, serta ketentuan peralihan terkait izin yang telah dikeluarkan dan bangunan yang belum memiliki izin.","transitional_provisions","1. Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n2. Setiap orang atau badan hukum pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan dan belum memiliki izin mendirikan bangunan tetapi sesuai dengan peruntukan ruang, maka diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan untuk mengurus perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan dengan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3).\n3. Bagi pengembang yang tidak dapat memenuhi ketentuan luas minimal kavling sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan kavling efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.\n4. Bagi Pemilik bangunan apotek dan/atau klinik yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan fungsi usaha dan tidak merubah tapak bangunan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib merubah dan/atau menambah izin mendirikan bangunan tersebut menjadi fungsi sosial budaya tanpa dipungut retribusi.\n5. Perubahan dan/atau penambahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d melampirkan izin mendirikan bangunan yang telah dimiliki sebelumnya.\n6. Terhadap setiap orang/badan hukum yang melaksanakan pembangunan tidak berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini, maka :\n a. dikenakan denda seuai dengan ketentuan peraturan daerah ini;\n b. dicabut ijin; dan\n c. dimasukan dalam daftar hitam dan tidak diperkenankan kembali beroperasi diwilayah Kota Depok.","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan bangunan dan/atau penyelenggaraan bangunan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB, pencabutan IMB, pembekuan SLF, pencabutan SLF, penyegelan bangunan, pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan, dan/atau pembongkaran bangunan.\n3. Penyelenggara bangunan dapat dikenai sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.\n4. Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kota Depok No. 06 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278379/perda-kota-depok-no-06-tahun-2023","2c8e69ba-8282-49e0-9c9b-2dd51a9f874f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"PERDA Kota Depok No. 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/162921/perda-kota-depok-no-13-tahun-2013","9a5eaca4-1b59-4824-8684-ad301b139bd0","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST JAVA PROVINCE
MAYOR OF DEPOK

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
BUILDINGS AND BUILDING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering:

that in the context of structuring development and as implementation of the Regulation of the Minister of Public Works Number 24 of 2007 concerning Technical Guidelines for Building Permits for buildings and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 of 2010 concerning Guidelines for Granting Building Permits at the City level, Regional Regulation of Depok City Number 13 of 2013 concerning Buildings and Building Permits has been issued;
that based on the provisions of Article 350 of Law 23 of 2014 concerning Regional Government, it mandates that Regional Heads are obliged to provide easy and fast licensing services by utilizing advances in information technology;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a935af51-6560-4b54-ba2c-136505d714e3","actionData","errors"]