[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3882891-38d3-47c1-9da3-92fe219e9c6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2000","number","5","year","2000","published_date","2000-02-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 5, LN. 2000 No. 14, LL SETNEG : 9 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2000. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 ini bertujuan untuk membentuk Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk (BAKMP) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAKMP memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk. Dalam pelaksanaannya, BAKMP menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan, memantau lembaga terkait, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengelola sumber daya. Struktur organisasi BAKMP terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, beberapa Deputi, dan Inspektorat Utama. Kepala BAKMP bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas memimpin serta menetapkan kebijakan teknis. Sekretariat Utama membantu koordinasi dan pelayanan administrasi, sementara para Deputi bertanggung jawab atas bidang spesifik seperti informasi transmigrasi, administrasi kependudukan, pemberdayaan kawasan transmigrasi, dan perpindahan penduduk. Inspektorat Utama bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan BAKMP.

","transitional_provisions","

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks Instansi Vertikal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan serta Unit Pelaksana Teknis termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57141/keppres-no-42-tahun-2001","25727c4d-b122-4caa-983a-ba38f297a0c7",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58269/keppres-no-166-tahun-2000","53abe90b-63d4-4128-af43-a87ded1b9a3d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN MOBILITAS PENDUDUK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi
kependudukan dan mobilitas penduduk, dipandang perlu membentuk Badan
Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk dengan Keputusan
Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok
Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3882891-38d3-47c1-9da3-92fe219e9c6b","actionData","errors"]