[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3284083-1a26-46e0-8186-cb55d3eb5099","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 240 Tahun 1961","number","240","year","1961","published_date","1961-12-21","effective_date","1962-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1961
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 240, LN. 1961/306, TLN No. 2365, LL BPHN : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1962. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon yang dengan ordonnantie tanggal 28 Desember 1931 (Staatsblad 1931 No. 524) ditunjuk sebagai perusahaan negara dalam arti pasal 2 \"Indonesische Bedrijvenwet\" dan berkedudukan di Bandung, dilebur ke dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960, dengan tujuan mendirikan Perusahaan Negara yang mengelola Dinas Pos dan Telekomunikasi. Tujuan utama adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dalam kerangka ekonomi terpimpin, dengan fokus pada kebutuhan rakyat dan stabilitas kerja, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) dengan modal awal sebesar Rp. 2.859.060.000,-. Perusahaan ini berfungsi sebagai badan hukum yang berhak melakukan usaha di bidang Pos dan Telekomunikasi. Direksi perusahaan terdiri dari seorang Direktur Jenderal dan beberapa Direktur serta Direktur Muda, yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. Perusahaan berkedudukan di Bandung dan dapat membuka cabang sesuai kebutuhan. Anggota Direksi harus warga negara Indonesia dan tidak boleh memiliki hubungan keluarga dekat atau kepentingan bisnis lain tanpa izin. Penggunaan laba bersih diatur dengan proporsi tertentu untuk dana pembangunan, cadangan umum, dan sumbangan sosial.

","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur, tetap berlaku sampai diadakan peraturan-peraturan lain.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71425/pp-no-30-tahun-1965","3acb2ef0-42e2-491c-87b8-d6ab5ce6f1a6",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PP No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71423/pp-no-29-tahun-1965","1fde41a1-8912-47e1-9672-d519d5e81f2f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 240 YEAR 1961
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF STATE-OWNED POST AND TELECOMMUNICATION COMPANY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that it is necessary to immediately implement Law Number 19 Prp of 1960 (State Gazette of 1960 Number 59) for State-owned Companies under the Department of Land Transportation, Post, Telecommunications and Tourism; \n that in connection with this, it is necessary to establish a State Company engaged in the implementation of Postal Services and Telecommunication Services. \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the Basic Law; \n Law Number 19 Prp of 1960 (State Gazette of 1960 Number 59). \n \n

Hearing:
The Working Cabinet Deliberation on October 6, 1960.

DECIDES:

\n\n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3284083-1a26-46e0-8186-cb55d3eb5099","actionData","errors"]