[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3266ece-bf4b-478c-98ad-6036c00740a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014","number","32/POJK.04/2014","year","2014","published_date","2014-12-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 32/POJK.04/2014, LN.2014/NO.374, Jdih.ojk.go.id: 31 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham beserta Peraturan Nomor IX.I.1 yang merupakan lampirannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Terbuka, khususnya dalam melindungi hak pemegang saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, serta prosedur permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan dan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tata cara pengumuman, pemanggilan, dan pelaksanaan RUPS, termasuk hak pemegang saham untuk mengusulkan mata acara rapat. Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk menyediakan bahan mata acara rapat dan memastikan keterlibatan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Peraturan ini juga mengatur tentang kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS, serta kewajiban penyampaian risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.","transitional_provisions","1. Perusahaan Terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","sanctions","1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.\n2. Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis.\n3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143035/peraturan-ojk-no-15pojk042020-tahun-2020","e749750f-94ba-48e9-93d9-ec72437c1084","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129738/peraturan-ojk-no-10pojk042017-tahun-2017","b9cee194-63e5-4dbc-8c9f-f9c8d167cae7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
NUMBER 32 /POJK.04/2014
ON
PLANNING AND ORGANIZING GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF A PUBLIC COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA),

Considering:

that the application of good corporate governance (GCG) principles for Public Companies needs to be improved to better protect the rights of shareholders in the implementation of the General Meeting of Shareholders;
that the provisions regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies require adjustments in line with the needs of the capital markets industry for the implementation of good corporate governance (GCG);
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority (FSA) Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3266ece-bf4b-478c-98ad-6036c00740a7","actionData","errors"]