[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a30d92c8-7205-4749-9d3c-a577a01ddcc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2023","number","49","year","2023","published_date","2023-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Gugus Tugas - Pencegahan - Penanganan - Tindak Pidana - Perdagangan Orang - perubahan
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 49, LN 2023 (107) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi. \n Dasar hukum Perpes ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2007; Perpres Nomor 69 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 19 Tahun 2023. \n Perpres ini mengubah beberapa ketantuan dalam Perpres Nomor 69 Tahun 2008. Ketentuan yang diubah antara lain dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai Pimpinan Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 11 yang mengatur mengenai kesekretariatan gugus tugas, dan Pasal 30 yang mengatur mengenai penganggaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023. \n Perpes ini mengubah Perpres Nomor 69 Tahun 2008. \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan penyesuaian susunan organisasi Gugus Tugas. Perubahan utama meliputi struktur pimpinan Gugus Tugas Pusat yang terdiri dari Ketua I, Ketua II, Ketua Harian, dan anggota dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Sekretariat Gugus Tugas Pusat diperbantukan oleh unit kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kemungkinan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102,108],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERPRES No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165370/perpres-no-22-tahun-2021","9a5ddd4b-5c81-4040-b37c-f3b163095a2f",{"_103":109,"_105":110,"_36":111},"PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42234/perpres-no-69-tahun-2008","857e0ab0-63e2-4ac6-97b7-2a03206336f5","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2023
ON
SECOND AMENDMENT TO THE PRESIDENTIAL REGULATION
NUMBER 69 OF 2008 ON THE TASK FORCE FOR THE PREVENTION AND
HANDLING OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to make more effective and guarantee the implementation of steps to prevent and handle the crime of trafficking in persons which has so far been carried out by the Task Force for the Prevention and Handling of the Crime of Trafficking in Persons as regulated in Presidential Regulation Number 69 of 2008 on the Task Force for the Prevention and Handling of the Crime of Trafficking in Persons, it is necessary to adjust the organizational structure;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a30d92c8-7205-4749-9d3c-a577a01ddcc3","actionData","errors"]