[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2f18bfd-3125-4ba5-bc28-a9d7d577fae2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024","number","72","year","2024","published_date","2024-10-10","effective_date","2024-10-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DBH-CUKAI
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 72, BN.2024 (762)/55 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa dalam ketentuan Pasal 66D ayat (2) Undang Undang\tNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang\r\nNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 10 ayat (13) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,\r\ndan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang PengeloIaan Transfer ke Daerah, telah diatur bahwa ketentuan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaIuasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam Peraturan Menteri Keuangan;\r\nc. \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perIu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian\tNegara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan\tTransfer ke Daerah, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118jPMK.01j2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT. DBH CHT dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Penggunaan DBH CHT diprioritaskan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan.

Kepala Daerah menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT. Gubernur melakukan harmonisasi atas penggunaan DBH CHT dalam satu wilayah provinsi. Program peningkatan kualitas bahan baku mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan, penanganan panen, penerapan inovasi teknis, dan dukungan sarana prasarana usaha pertanian. Program pembinaan industri mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum melalui registrasi mesin pelinting sigaret, pendataan industri hasil tembakau, penyediaan fasilitas pengujian, pembinaan SDM, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau.

Program pembinaan lingkungan sosial mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan melalui pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan anggota masyarakat lainnya. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal mendukung bidang penegakan hukum melalui penyampaian informasi dan operasi bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proporsi penggunaan DBH CHT adalah 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk kesehatan. Kepala Daerah menyusun RKP DBH CHT sebagai dasar penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran Daerah.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT tahun anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513).","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/209504/pmk-no-215pmk072021","e5919949-dbf7-4551-986b-c09da7c5d7ae","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PMK No. 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348081/pmk-no-22-tahun-2026","6e43b434-6ae1-4d91-bfa6-cfae0f3fba4e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 72 OF 2024
CONCERNING
THE USE OF THE REVENUE SHARING FUND FOR EXCISE ON TOBACCO PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2f18bfd-3125-4ba5-bc28-a9d7d577fae2","actionData","errors"]