[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a21379df-0f6c-4d9d-b48f-a393de05bda5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010","number","66","year","2010","published_date","2010-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 66, LN. 2010 No. 112, TLN No. 5157, LL SETNEG : 37 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ini bertujuan untuk mengatur kembali tata kelola satuan pendidikan setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini mencakup pengaturan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat. Peraturan ini menekankan prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban satuan pendidikan untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi, serta mengalokasikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi diberikan otonomi dalam berbagai bidang, termasuk manajemen, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, dan keuangan.

","transitional_provisions","1. Pengelolaan pendidikan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga tetap berlangsung sampai penyesuaian pengelolaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Penyesuaian pengelolaan dilakukan paling lama 3 tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.\n3. Pengelolaan keuangan Universitas tersebut menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.\n4. Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 4 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.\n5. Universitas Pertahanan tetap mengelola pendidikan sampai penyesuaian tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.\n2. Pengenaan sanksi administratif tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021","35d2fc96-8185-47bc-90be-ffcc5c0d798e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[104],{"_95":105,"_97":98,"_36":99},"PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional PendidikanKetentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c, dicabut.","amends",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010","06bd4009-68ec-4d90-99ee-f199dc2193fd","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 66 OF 2010
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 OF 2010
CONCERNING MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Implementation of Education does not regulate the governance of educational units because it has been regulated in Law Number 9 of 2009 concerning Educational Legal Entities;
that based on the Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dated March 31, 2010, Law Number 9 of 2009 concerning Educational Legal Entities is declared to have no binding legal force;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a21379df-0f6c-4d9d-b48f-a393de05bda5","actionData","errors"]