[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a151f9fe-3cab-4d39-98b8-8d08a9f17a71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_110":111,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perangkat Daerah - Pembentukan dan Susunan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran; bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-\r\nundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, Pasal 12 ayat (3), penghapusan Pasal 18. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 diubah. \n 7 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.\n\nPeraturan ini mencabut:\n\n1. Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pasal 3: Mengubah susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk tipe Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Terdapat perubahan pada nomenklatur dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh beberapa Dinas Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pasal 12: Mengubah ketentuan mengenai Jabatan Struktural Eselon, termasuk Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Kepala Pelaksana BPBD, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Sekretaris pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Seksi pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala UPTD.
Pasal 18: Dicabut.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan mulai Tahun 2020.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168337/perda-kab-pangandaran-no-6-tahun-2018","819ea5e4-ffef-436c-9c5d-9166663032d6",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"PERDA Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142914/perda-kab-pangandaran-no-31-tahun-2016","7472201a-bcf0-465f-b12c-26e3c79f4cb0","amended_by",[112,116,120],{"_101":113,"_103":114,"_36":115},"PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256661/perda-kab-pangandaran-no-5-tahun-2023","33a04520-2ee5-41ce-9ebc-e211d5f0ab17",{"_101":117,"_103":118,"_36":119},"PERDA Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227247/perda-kab-pangandaran-no-9-tahun-2021","a671c2d6-bba5-4ac5-988e-6212bff83a63",{"_101":121,"_103":122,"_36":123},"PERDA Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227239/perda-kab-pangandaran-no-6-tahun-2021","7e290c92-f541-4237-b636-26df05c50127","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 31 OF 2016
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
PANGANDARAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Establishment and Composition of Regional Apparatus of Pangandaran Regency has been regulated by Regional Regulation Number 31 of 2016 concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus of Pangandaran Regency as amended by Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 31 of 2016 concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus of Pangandaran Regency;
that as stipulated in Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, and the Regional Regulation as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a151f9fe-3cab-4d39-98b8-8d08a9f17a71","actionData","errors"]