[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a10feb91-f226-4fdf-b338-b217c05d2b9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-08-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Peraturan Daerah - Perubahan Atas Peraturan
2010
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2010/5 seri E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang perubahan Pasal 1 angka 6, penambahan nagka 11a dan angka 11b pada Pasal 1, perubahan Pasal 6, penambahan ayat (3a) Pasal 8, perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1(, Pasal 15, penambahan ayat (2a) dan ayat (2b) pada Pasal 16, perubahan Pasal 17 ayat (1), penyisipan Pasal 17a, Pasal 17b, Pasal 17c, Pasal 17d, Pasal 17e dan Pasal 17f. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 diubah. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai tata cara penyiapan, pembahasan, pengesahan dan penetapan Peraturan Daerah.\n\nPerubahan meliputi definisi Biro Hukum dan HAM, penambahan definisi Badan Legislasi Daerah dan Sekretariat DPRD, hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui forum uji publik, konsultasi, dan sosialisasi. Selain itu, diatur mengenai penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah dalam Peraturan Daerah tersendiri, asal Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD atau Gubernur, serta tata cara pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah juga diubah, termasuk tahapan pembicaraan dan pengambilan keputusan. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut, dan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang harus dievaluasi juga dijelaskan, termasuk yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Ditambahkan pula ketentuan mengenai Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212939/perda-prov-jawa-barat-no-3-tahun-2012","5ec15877-a19b-4c88-8bf3-824999092d5c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227814/perda-prov-jawa-barat-no-3-tahun-2005","0c6a7b0c-85d0-4166-8cac-25722a26af3c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 5 OF 2010
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 3 OF 2005 ON ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the framework of the formation of Regional Regulations as a foundation
for the implementation of regional autonomy and assistance tasks and
further elaboration of higher laws and regulations,
Regional Regulation of the Province of West Java Number 3 has been established
of 2005 concerning the Establishment of Regional Regulations;
that with the enactment of Government Regulation Number 16 of
2010 concerning Guidelines for the Preparation of Regulations of the Council of People's Representatives
Region on the Rules of Procedure of the Regional People's Representative Council,
it is necessary to amend Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a10feb91-f226-4fdf-b338-b217c05d2b9f","actionData","errors"]