Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.01/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan

Juga dikenal sebagai: PMK 29/PMK.01/2007 · PMK No. 29/PMK.01/2007

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:13 Maret 2007Tanggal Penetapan:13 Maret 2007
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman Teknis

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPedoman Peningkatan Disiplin Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku13 Maret 2007
Tanggal Penetapan13 Maret 2007
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Keuangan. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban setiap unit Eselon I untuk menyusun dan menetapkan Kode Etik yang sesuai dengan prinsip dasar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kode Etik tersebut harus memuat tujuan, kewajiban, larangan, dan sanksi. PNS diwajibkan mematuhi Kode Etik dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi moral atau tindakan administratif. Majelis Kode Etik dibentuk untuk menegakkan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik. Penyusunan Kode Etik harus diselesaikan paling lambat bulan Juni 2007 dan disampaikan dalam bentuk buku saku kepada setiap PNS.

1. Penyusunan Kode Etik bagi unit Eselon I harus ditetapkan paling lambat bulan Juni 2007. 2. Kode Etik yang sudah ada harus disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat bulan Juni 2007.

1. Pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi moral dan/atau hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya. 2. Sanksi moral dijatuhkan secara tertulis dan tertutup oleh Pejabat yang berwenang. 3. Hukuman disiplin atau tindakan administratif dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.