Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penugasan pelaksanaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. SKPT didefinisikan sebagai pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu hingga hilir berbasis kawasan.

Menteri Kelautan dan Perikanan menugaskan Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT sesuai lingkup penugasannya.

Pembagian Kewenangan:

• Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bertanggung jawab di Morotai, Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
• Direktur Jenderal Perikanan Tangkap bertanggung jawab di Natuna, Merauke, Saumlaki, dan Sebatik.
• Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bertanggung jawab di Rote, Kota Sabang, dan Kabupaten Sumba Timur.
• Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab di Timika dan Biak.

Tugas Pimpinan Unit Kerja Eselon I meliputi:

• Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran SKPT secara terintegrasi.
• Pemberian arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT.
• Pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT.
• Koordinasi dan konsultasi teknis dengan unit kerja lain dan instansi terkait.
• Pemantauan pelaksanaan pembangunan SKPT.
• Pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala.
• Penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan kepada pihak terkait.

Menteri menetapkan Kelompok Kerja Pelaksana Pembangunan SKPT untuk mendukung pelaksanaan penugasan. Pimpinan Unit Kerja Eselon I menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagai ketua pelaksana pembangunan kawasan, yang bertugas menyusun rencana aksi, melaksanakan operasional kegiatan, melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pengelola SKPT dibentuk di masing-masing lokasi SKPT dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, bertugas melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan SKPT.

(-)

(-)