Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Dosen. 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi. 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghengtian Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan. 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi. 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek. 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial. 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan. 19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Agen. 20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. 21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. 22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. 23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. 24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan. 25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. 26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika. 27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. 28. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur. 29. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara. 30. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. 31. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. 32. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. 33. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. 34. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. 35. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan. 36. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan. 37. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor. 38. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi. 39. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran. 40. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan. 41. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera. 42. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis. 43. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. 44. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditetapkan tunjangan jabatan fungsionalnya dengan Peraturan Presiden. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. Penetapan pemberian tunjangan jabatan fungsional yang harus dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang, yang ditetapkan sekaligus dalam setiap keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Keputusan tersebut harus mencantumkan jenjang jabatan fungsional dan besarnya tunjangan yang berhak diterima. 2. Kriteria PNS yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional, yaitu PNS yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan keputusan pejabat yang berwenang. 3. Prosedur pembayaran tunjangan jabatan, termasuk pengajuan usul permintaan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji, serta dokumen yang harus dilampirkan seperti surat keputusan pengangkatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Peraturan ini juga mengatur tentang penghentian pembayaran tunjangan jabatan fungsional, yang terjadi apabila PNS dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, menjalani cuti besar, diberhentikan dari jabatan fungsional, berhenti/diberhentikan sebagai PNS, atau diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 bulan, tunjangan dihentikan mulai bulan ketujuh dan dapat dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional.

Permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

(-)