Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2007

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit, namun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Tunjangan diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Penetapan pemberian tunjangan dilakukan dengan surat keputusan pejabat berwenang. Besaran tunjangan sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006. Pembayaran tunjangan diajukan bersamaan dengan permintaan gaji, dengan melampirkan SK pengangkatan jabatan fungsional, SK pemberian tunjangan, dan surat pernyataan melaksanakan tugas. Pembayaran dihentikan jika PNS dibebaskan sementara, menjalani cuti besar, diberhentikan dari jabatan, atau berhenti sebagai PNS. Kenaikan jenjang jabatan fungsional juga mempengaruhi pemberian tunjangan.

1. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

(-)