Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan

Juga dikenal sebagai: UU 9/2023 · UU No. 9 Tahun 2023 · UU Nomor 9 Tahun 2023

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:4 Mei 2023
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaProvinsi Sumatera Selatan
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku04 Mei 2023
Tanggal Penetapan-
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950".

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di wilayah tersebut. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, dengan ibu kota di Kota Palembang. Karakteristik wilayah ini meliputi kawasan dataran rendah dan tinggi, potensi sumber daya alam, serta keragaman suku dan budaya. Kebijakan ini juga menetapkan tanggal 15 Mei sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)