Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1953

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos

Juga dikenal sebagai: UU 36/1953 · UU No. 36 Tahun 1953 · UU Nomor 36 Tahun 1953

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:28 Desember 1953Tanggal Penetapan:18 Desember 1953
PerbankanBUMN & BUMDPerbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaBank Tabungan Pos
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku28 Desember 1953
Tanggal Penetapan18 Desember 1953
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Postspaarbank-ordonnantie (Staatsblad 1934 No. 653) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950) Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini dibentuk untuk menggantikan Postspaarbank-ordonnantie yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan tata negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali fungsi dan pengelolaan Bank Tabungan Pos agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional.

Ketentuan Substansial

Bank Tabungan Pos berkedudukan di Jakarta dan berstatus sebagai badan hukum dengan cabang-cabang. Penguasaan bank dilakukan oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas. Bank ini memiliki kewenangan untuk mengelola tabungan masyarakat, memberikan bunga, dan mengatur cara menabung serta pengambilan uang. Selain itu, bank ini juga dapat memperbungakan modal dalam bentuk surat utang dan deposito. Negara menjamin pengembalian uang tabungan dan bunga kepada penabung. Pengaturan lebih lanjut mengenai operasional bank ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(-)

(-)