Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Badan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Perubahan tersebut meliputi penghapusan definisi Pencari Kerja pada Pasal 1 angka 18, perubahan pada Pasal 21 mengenai penyiapan paspor oleh Calon Pekerja Migran Indonesia, perubahan pada Pasal 33 ayat (3) mengenai pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perubahan pada Pasal 34 ayat (3) mengenai pendataan biometrik bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, serta perubahan pada Pasal 35 ayat (1) mengenai kewajiban P3MI atau Perusahaan untuk memfasilitasi keberangkatan dan menginformasikan jadwal keberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah tercatat di Sisko P2MI. Selain itu, disisipkan Pasal 36A yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN) Kepada Tenaga Kerja Indonesia.