Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Kuningan 27/2013 · Perda Kabupaten Kuningan No. 27 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2013

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:31 Desember 2013Tanggal Penetapan:30 Desember 2013
Investasi & Penanaman ModalBadan Usaha & Perdagangan

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan
LokasiPemerintah Kabupaten Kuningan
Tanggal Berlaku31 Desember 2013
Tanggal Penetapan30 Desember 2013
Tempat PenetapanKuningan

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan. Perubahan tersebut mengatur mengenai penyertaan modal yang telah disetor hingga bulan November tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan modal PDAU agar dapat beroperasi secara optimal dan sehat, diperlukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.17.035.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga puluh lima juta rupiah), yang akan dianggarkan dalam APBD secara bertahap hingga Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sumber tambahan penyertaan modal berasal dari keuntungan bersih PDAU bagian Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan sumber lain yang sah. Selain penyertaan modal tersebut, untuk kelangsungan usaha PDAU diberikan penyertaan modal dalam bentuk aset kantor PDAU meliputi tanah, bangunan gedung, barang inventaris lama, dan barang inventaris baru.

(-)

(-)