Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Juga dikenal sebagai: Permen PANRB 52/2014 · Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 · Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:2 Oktober 2014Tanggal Penetapan:17 Oktober 2014
Standar & Pedoman TeknisPerizinan & Pelayanan PublikPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Informasi

TipePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
TemaPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
LokasiKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tanggal Berlaku02 Oktober 2014
Tanggal Penetapan17 Oktober 2014
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Bersih dan Melayani di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan ini bertujuan untuk menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kebijakan ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini juga mengatur pembentukan tim penilai internal dan nasional untuk mengevaluasi unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas. Selain itu, kebijakan ini menetapkan syarat dan mekanisme pengajuan predikat WBK dan WBBM, serta menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan untuk menjaga predikat tersebut.

(-)

(-)