Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

Juga dikenal sebagai: PP 36/1984 · PP No. 36 Tahun 1984 · PP Nomor 36 Tahun 1984

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:19 Desember 1984Tanggal Penetapan:19 Desember 1984
Badan Usaha Milik Negara

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPerusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku19 Desember 1984
Tanggal Penetapan19 Desember 1984
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Indonesia Farma.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan pengaturan Perusahaan Umum (PERUM) Indonesia Farma dengan ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 dan perubahannya. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali PERUM Indonesia Farma agar dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang produk farmasi secara lebih efektif.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menetapkan bahwa PERUM Indonesia Farma berfungsi untuk menyediakan produk farmasi yang diperlukan oleh upaya kesehatan di pusat dan daerah. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, sementara Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan perusahaan dapat memperoleh dana tambahan melalui obligasi atau pinjaman. Perusahaan juga diatur untuk tidak memiliki cadangan diam atau rahasia, dan semua alat likuid yang tidak segera diperlukan harus disimpan di bank milik negara.

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(-)