Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan terhadap persyaratan dan prosedur pendaftaran anggota PPK, PPS, dan KPPS. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan perubahan persyaratan usia, pendidikan, serta larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tahapan kegiatan dalam memilih calon anggota PPS, yang meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan pengumuman hasil seleksi. Peraturan ini juga mengubah bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

1. Pembentukan PPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah sampai masa kerja anggota PPS berakhir.

(-)