Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan uji petik alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di pasar. Uji petik dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan uji petik dilakukan oleh Direktorat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dilakukan secara berkala atau khusus berdasarkan laporan pengaduan. Proses uji petik meliputi pemilihan sampel, pengambilan sampel, evaluasi sampel, penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis, dan tindak lanjut. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan, dan selama proses tersebut sertifikat akan dibekukan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dapat mengakibatkan pembekuan atau pencabutan sertifikat. 2. Selama masa pembekuan sertifikat, pemegang sertifikat dilarang memasukkan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.