Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Juga dikenal sebagai: Permentan 89/Permentan/OT.140/12/2011 · Permentan No. 89/Permentan/OT.140/12/2011

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:19 Maret 2012Tanggal Penetapan:14 Desember 2011
Ketahanan Pangan & Pertanian

Informasi

TipePeraturan Menteri Pertanian
TemaPerubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
LokasiKementerian Pertanian
Tanggal Berlaku19 Maret 2012
Tanggal Penetapan14 Desember 2011
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dengan menetapkan kembali tempat-tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengubah ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006.

Ketentuan Substansial: Perubahan utama dalam peraturan ini adalah penetapan tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar yang terdiri dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta, dan Pelabuhan Laut Makassar. Ketentuan lain dalam peraturan sebelumnya tetap berlaku.

1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

(-)