Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2026

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, serta olahraga penyandang disabilitas. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan olahraga, menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat, serta mengevaluasi kemajuan pembangunan keolahragaan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang terstandar.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pengenalan literasi fisik bagi peserta didik. Selain itu, diatur pula mengenai pemberdayaan perkumpulan olahraga pendidikan melalui fasilitasi pelatihan, bantuan pendanaan, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang inklusif.

Dalam aspek olahraga masyarakat, peraturan ini menekankan pada pemassalan olahraga melalui festival, perlombaan, dan kampanye, serta pemanfaatan olahraga tradisional sebagai kekayaan budaya. Pemerintah Daerah kabupaten/kota diberikan tanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengembangkan prasarana serta sarana olahraga masyarakat. Terkait olahraga penyandang disabilitas, peraturan ini menetapkan standar aksesibilitas dan metode latihan yang adaptif untuk menjamin kesetaraan kesempatan. Terakhir, peraturan ini mewajibkan pendataan keolahragaan yang terintegrasi serta pengukuran IPO sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan keolahragaan nasional.