Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Juga dikenal sebagai: Permendagri 68/2018 · Permendagri No. 68 Tahun 2018 · Permendagri Nomor 68 Tahun 2018

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:2 Agustus 2018Tanggal Penetapan:23 Juli 2018
Pajak & Retribusi DaerahKetentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Menteri Dalam Negeri
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018
LokasiKementerian Dalam Negeri
Tanggal Berlaku02 Agustus 2018
Tanggal Penetapan23 Juli 2018
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dasar penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan penambahan jenis, merek, tipe, dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum diatur sebelumnya. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, Menteri Dalam Negeri menetapkan dasar penghitungan baru untuk jenis kendaraan bermotor yang baru. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

(-)

(-)