Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk menata kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan pemekaran wilayah, serta untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum oleh Notaris. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris setiap tiga tahun dengan mempertimbangkan usulan dari organisasi Notaris. Formasi ini berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris. Penambahan formasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Data formasi diperbarui jika ada Notaris yang meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Formasi ditentukan berdasarkan kegiatan usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat. Kategori Daerah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan formasi, PDRB, dan pertimbangan sosiologis, dan dibagi menjadi tiga kategori: A, B, dan C. Kategori A dan B untuk perpindahan wilayah, sedangkan C untuk pengangkatan pertama kali atau perpindahan. Notaris dapat mengajukan perpindahan wilayah setelah bertugas selama tiga tahun di daerah tertentu.