Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/UM/8/1974 tentang Tata Cara Permohonan Surat Izin Pembuatan Persediaan dan Peredaran Vaksin, Sera, dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan; 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 794/Kpts/ΤΡ.830/10/1984 tentang Penyerahan Bibit Tanaman, Hasil Tanaman Sebagai Barang Kiriman dari Luar Negeri di Tempat Pemasukan Kepada Petugas Karantina Untuk Pemeriksaan Kesehatan; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 795/Kpts/ΤΡ.830/10/1984 tentang Tempat Pemasukan Bibit Tanaman dan Hasil Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 796/Kpts/ΤΡ.830/10/1984 tentang Pemasukan Tanaman Yang Dipergunakan Sebagai Pembungkus ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/ ΤΡ.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/ ΤΡ.830/10/1984 tentang Penetapan Jasa Pengganggu Tumbuhan Berbahaya; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/ ΤΡ.830/10/1984 tentang Pemasukan Serangga Hidup ke Dalam dan Pelepasannya di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 853/Kpts/ ΚΒ.510/10/1984 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Perkebunan Besar Swasta; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/ ΤΝ.530/12/1984 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Kpts/ TU.210/1/1986 tentang Tata Cara Penjualan Ternak Bukan Sarana Praktek Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/ ΤΝ.320/5/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengembangan Peternakan Sapi Perah Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR Sapi Perah); 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/ ΚΒ.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/ LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 191/Kpts/ ΤΝ.260/3/1990 tentang Biaya Pengujian Mutu Obat Hewan; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/ ΗΚ.050/2/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/ ΗΚ.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/ ΟΤ.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/ ΟΤ.210/2/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan; 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/ ОТ.210/2/2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/ KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ ОТ.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.120/3/2007 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ ΟΤ.140/4/2007 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP); 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ ΟΤ.140/6/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian; 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ ΗΚ.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ ΟΤ.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan; 29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ ОТ.140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional; 30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/ ΟΤ.140/3/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian; 31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/ ОТ.160/3/2007 Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian; 32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ ΟΤ.140/3/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Avian Influenza Regional; 33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ ΟΤ.160/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan Dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment And Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi); 34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/ OT140/4/2008 Struktur Organisasi Unit Pengendalian Penyakit Avian Influenza (UPP ALL) Provinsi; 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ ΟΤ.140/7/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Inventarisi Kolektif; 36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ ΟΤ.140/7/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas derta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investarisi Kolektif; 37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ ΟΤ.140/7/2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ ΟΤ.140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat; 39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ ΟΤ.220/12/2009 tentang Tata Kerja Wakil Menteri Pertanian; 40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ ОТ.120/2/2010 tentang Blue Print Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan; 41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ ΟΤ.140/8/2010 tentang Pedoman Penggerak Membangun Desa; 42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ ΟΤ.140/12/2010 tentang Jenis dan Tarif atas Pemakaian Fasilitas Bangunan Lingkup Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian; 43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ ΟΤ.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Siap Pakai Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi; 44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao; 45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Pedoman Penanggulangan Padi Puso; dan 46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/4/2012 Pedoman Nilai Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian; 47. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian; 48. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2015 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian; 49. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PW.230/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian; dan 50. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pertanian ini mencabut sejumlah besar peraturan menteri dan keputusan menteri di sektor pertanian. Latar belakang pencabutan ini adalah karena peraturan-peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi lingkungan masyarakat, organisasi, serta tuntutan kemudahan berusaha di Indonesia. Tujuan dari pencabutan ini adalah untuk menyederhanakan regulasi di sektor pertanian dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Peraturan-peraturan yang dicabut meliputi berbagai bidang, termasuk tata cara perizinan, pencegahan penyakit hewan menular, karantina hewan dan tumbuhan, pengembangan perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Dengan dicabutnya peraturan-peraturan ini, diharapkan proses perizinan dan operasional di sektor pertanian menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

(-)

(-)