Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 923);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 398);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Luar Negeri ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 79); dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362).

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola profesi dan karier dosen, memberikan kepastian hukum terkait tunjangan dan penghasilan dosen, serta menyesuaikan ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini mengatur status dan jabatan akademik dosen, yang terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap, dengan jenjang jabatan akademik mulai dari Asisten Ahli hingga Profesor. Kualifikasi dosen mencakup kualifikasi akademik dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, serta kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen diatur oleh Kementerian, PTN badan hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya, dengan larangan mengangkat dosen yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi melalui penilaian portofolio. Beban kerja dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan. Kode etik dosen terdiri dari kode etik nasional dan kode etik pada perguruan tinggi. Karier dosen meliputi pengelolaan kinerja, rencana pengembangan karier, penugasan, serta promosi dan demosi. Penghasilan dosen terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.