Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat layanan tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT). Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan manfaat lain kepada peserta JHT yang memenuhi persyaratan. Jenis manfaat layanan tambahan meliputi Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Manfaat lain berupa fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja. Peserta yang ingin memperoleh manfaat ini harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk terdaftar sebagai peserta minimal satu tahun, aktif membayar iuran, dan belum memiliki rumah sendiri. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan manfaat layanan tambahan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri setiap enam bulan.